Garuda Indonesia Hadirkan Boeing Seri 737 800

BENGKULU  - Maskapai penerbangan Garuda Indonesia (GI) meningkat pelayanan untuk konsumen di Bengkulu, dengan mengganti pesawat berkapasitas besar. Sehingga penumpangnya lebih banyak dari sebelumnya.

General Manager Maskapai Garuda Indonesia Bengkulu M. Agus Kusrianto, mengatakan, saat ini di Bengkulu rute penerbangan sebanyak dua kali pagi dan sore setiap harinya. Dari Jakarta ke Bengkulu dan Bengkulu ke Jakarta dengan Boeing 737 500, dengan tempat duduk hanya sekitar 100 sit, setelah adanya pengantian pesawat menjadi Boeing 737 800 dengan 162 sit. "Untuk meningkatkan pelayanan terhadap para penumpang, kami melakukan pergantian pesawat dengan kapasitas penumpang lebih banyak, karena adanya permintaan dan tingginya animo masyarakat Bengkulu untuk menggunakan pesawat Garuda," kata Agus dalam keterangan persnya, Rabu (1/10) di Bandara Fatmawati Bengkulu.

Dijelaskan Agus, peningkatan pelayanan dari Maskapai Garuda ini untuk masyarakat Bengkulu menjadi prioritas perusahaanya. “Apalagi penumpang yang ingin menggunakan pesawat Garuda saat ini sudah sangat tinggi bahkan saat liburan kerja, sekolah dan kuliahan jumlah penumpang membludak dan bahkan tidak tertampung lagi,” ujar dia. 

Selain melakukan pergantian pesawat program manajemen Garuda Indonesia melakukan peremajaan pesawat. Dengan pesawat yang berbadan besar dan tempat duduk pesawat yang banyak, akan lebih meningkatkan market Garuda di Bengkulu. “Peremajaan pesawat jenis terbaru ini untuk mendukung program pemerintah daerah dalam memajukan bidang transportasi udara. Mengingat semakin meningkatnya pelayanan transportasi udara, maka akan banyak orang yang datang ke Bengkulu,” kata dia sembari mengatakan tiketnya relatif terjangkau oleh konsumen dan masyarakat Bengkulu. (hcr)

RMSY Buat Klinik Ekslusif

BENGKULU – Jumlah pasien RSMY telah Over Load sehingga mengakibatkan banyak pasien tidak terlayani secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh puskesmas tidak maksimal layani warga. Kritikan ini disampaikan oleh Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah, M.Pd saat membuka acara peresmian pelayanan kateterisasi jantung dan pembuluh darah di RSUD M Yunus, Senin (30/9). “Jumlah pasien di RSMY ini sudah overload karena puskesmas tidak maksimal layani warga,” kata Junaidi. 

Dijelaskan Junaidi selain puskesmas tidak maksimal layani warga, juga karena keterbatasan sumberdaya (Dokter), fasilitas dan dana, bahkan jika ada petugasnya pun tidak memberikan pelayanan dengan baik.“Misalnya pasien tidak disambut dengan sapa, salam dan senyum yang banyak diaplikasikan oleh perusahaan swasta,” jelasnya. 

RSUD M.Yunus Bengkulu  

Bukan hanya di Puskesmas, di RSMY juga masih ada petugas yang tidak ramah dalam melayani masyarakat yang ingin berobat. Bahkan jawabannya sangat tidak etis untuk disampaikan kepada pasien yang sedang sakit. 

“Sengaja saya buka disini agar ada perbaikan dan RSMY menjadi RS rujukan yang memang nyaman dan aman untuk masyarakat,” kata dia.

Bahkan selaku Gubernur, Junaidi, pernah berkunjung malam-malam ke RSMY dan ingin melihat langsung pelayanan terhadap masyarakat yang berobat. “Saya sering kunjungi kesini malam-malam dan saya merasakan betul peyanan disini sangat tidak memuaskan,” jelas dia.

Pernah Junaidi menanyakan kepada seorang perawat yang bertubuh gemuk, dan menjawab sekenanya saja saat diajukan pertanyaan. “Kekurang nyamanan dari petugas dan perawat yang menjawab sekenanya. Padahal keluhan pasien ada yang sampai kepada saya, ada pasien pernah jatuh gara-gara mau keWC namun karena licin sehingga pasien tersebut jatuh,” ujar dia.

Junaidi berharap dengan adanya informasi demikian pihak Management RSMY untuk berbenah sehingga bisa benar-benar mewujudkan pelayanan yang nyaman dan memuaskan kepada masyarakat. “Saya berharap petugas-petugasnya jangan menjawab sekenanya saat ditanya pesien, perlakukanlah pasien tersebut sebagai orang yang memang berobat dan sehingga sakitnya bisa sembuh saat berobat ke RSMY,” kata dia.

Gub Janji Anggarkan Dana 

Gubernur Junaidi berjanji menganggarkan sejumlah dana untuk membantu membuat RSMY ini menjadi nyaman dan aman untuk dikunjungi pasien. Apalagi RSMY ini menjadi RS rujukan dari 9 kabupaten/satu Kota. “Saya semangat jika memang ada perbaikan di managementnya,” sampainya.

Dijelaskan Junaidi, dirinya percaya kepada Dirut RSMY Drg. Daisy Novira untuk memperbaiki management RSMY ini. “Jika perlu didatangkan tenaga yang bisa mensuport perbaikan sistem dan management RSMY ini,” kata dia.

Bahkan Junaidi mempersilakan pihak RSMY untuk mengecek di bagian Poli mana yang paling ramai dikunjungi pasien untuk berobat. 

“Silakan dicek di Poli mana yang paling banyak dikunjungi pasien dan nanti pada 2015, jika memungkinkan silakan dianggarkan sejumlah dana berapapun jumlahnya. Misalnya Rp 100 M, untuk membangun poli tersebut, dan kita namanya Klinik Eklusif,” jelas dia.

Nantinya klinik Eklusif ini, bentuknya bukan seperti RS, melainkan seperti di Hotel berbintang cara pelayanannya. Untuk melayani masyarakat yang berobat nanti dipilihkan SDM yang memang berkualitas, tidak perlu PNS atau kontrak, yang dicari adalah jika ada SDM yang mumpuni dan berkualitas dan mau mengabdi kepada masyarakat ditempatkan disana. 

“Kita akan pilih SDM yang berkualitas, sehingga pelayanannya nyaman, begitu pula dengan penataan ruangannya, sehinga masyarakat bisa leluasa untuk berobat, bahkan mengenai dokter spesialispun akan dicari dokter yang memang memiliki komitmen yang tinggi untuk kemajuan Bengkulu bukan yang hanya menjadikan Bengkulu sebagai batu loncatan,” kata dia.

Disisi lain Direktur RSMY, Drg. Daisy Novarita mengakui siap untuk melakukan perbaikan pada management RSMY, dan siap melakukan apa yang disarankan Gubernur Bengkulu tersebut. “Kami siap melakukan perbaikan untuk kemajuan bersama kedepan,” singkatnya. (hcr) 

Masyarakat Mulai Sadar, Tanam Sawit Kurang Menguntungkan

BENGKULU – Masyarakat petani sawit sekarang mulai sadar. Mereka mulai mau beralih untuk menanam padi kembali. Namun dengan catatan masyarakat dibantu untuk irigasi (pengairan). 

“Saya kira ini adalah hal positif karena masyarakat sudah sadar dengan apa yang dilakukan selama ini. Dimana sawah banyak dijadikan kebun sawit dan setelah ditanami ternyata itu kurang menguntungkan masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat mulai ingin kembali lagi bertanam padi,” ujar Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, Ir. Evarini, MM kepada Jurnalis saat ditemui di Raffles City Hotel, Pantai Panjang, Senin (29/9) malam.

Ilustrasi Kebun Sawit

Menurut Evarini, setelah dijalani oleh petani ternyata bertanam sawit itu banyak sekali risikonya. Dimana saat memanen hasil harus diangkut sedangkan jalannya belum ada, lalu harus dipupuk, lalu banyak hal lainnya yang perlu dilakukan. Sedangkan bertanam padi sawah masyarakat diuntungkan, dimana selain mendapatkan hasil gabah kering juga bisa dilepasi ikan dan mendapatkan banyak keuntungangan. 

“Selain bisa bertanam padi sawah, masyarakat petani juga bisa melepas ikan, dan saat memanen hasilnya tidak terlalu berat, ” kata dia. Makanya saat masyarakat menyatakan ingin kembali bertanam padi dinas pertanian menyambut baik niat masyarakat tersebut bahkan pemerintah bertekad untuk membantu masyarakat tersebut melalui kelompok yang telah dibuat. “Pemerintah siap membantu masyarakat untuk mencarikan solusinya agar pengairan tidak terganggu. Pasalnya yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dalam bertani padi sawah ini adalah air yang tidak stabil. Nah dengan irigasi bisa teratasi,” katanya. 

Memang selama ini ada kendala dimana lahan masyarakat lebih tinggi dari pada sungai, nah cara yang akan dilaksanakan adalah dengan menggunakan sistem sodetan dengan membendung air di atas sehingga bisa lebih tinggi dari lahan warga. 

“Kita rencanakan akan membuat sistem sodetan ini. Sehingga air bisa sampai ke lahan penduduk,” kata dia. 

Khususnya petani di Seluma sudah banyak yang sadar dan pentingnya menanam padi sawah dibandingkan Sawit. “Apalagi akhir-akhir ini harga sawit tidak stabil yang menyebabkan petani semakin ingin melakukan alih fungsi lahan sawit ke lahan pertanian padi sawah,” tutup dia. (hcr)

Pemprov dan Danlanal Bangun Penyulingan Air Laut Jadi Air Tawar di Enggano

Ilustrasi Pulau Enggano

BENGKULU – Pulau terluar Provinsi Bengkulu yakni pulau Enggano, direncanakan akan dibangun alat penyuling alir laut yang bisa mengubah air asin menjadi air tawar layak konsumsi pada 2015. Teknologi mutakhir yang dikenal dengan D-Werc (Destilation Water Treatment Concept) itu merupakan bantuan khusus dari Danlanal Bengkulu serta Pemprov Bengkulu.

"Awalnya air itu untuk kebutuhan para prajurit yang berjaga disekitar Pulau Enggano. Namun oleh Danlanal air tersebut kegunaanya diperluas untuk masyarakat," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Sorjum Ahyan, Sabtu (27/9).

Air hasil olahan D-Werc nantinya, menurut Sorjum, memiliki kapasitas produksi hingga 9 ribu liter per hari. Dengan kualitas air yang tak kalah baiknya dengan air kemasan yang biasa dikonsumsi masyarakat.

Sejauh ini, berdasarkan kesepakatan, guna mendukung distribusi air yang akan menggunakan alat senilai Rp3,5 miliar tersebut, Pemprov Bengkulu berjanji akan menganggarkan di APBD 2015, untuk pendistribusian air ke rumah warga di Pulau Enggano.

"Pulau enggano merupakan pulau terluar di Provinsi Bengkulu, terletak di administrasi Kabupaten Bengkulu Utara. Karena terdapat ribuan kepala keluarga, oleh karena itu perlu peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat Enggano bisa setara dengan masyarakat lainnya," tutup Sorjum. (hcr)

Selangkah Lagi Rel KA Bengkulu-Sumsel Jadi Kenyataan

Ilustrasi Rel KA yang menghubungkan Bengkulu - Sumsel

BENGKULU – Selangkah lagi pembangunan rel kereta api (KA) Bengkulu-Sumsel akan terwujud. Pasalnya Dirjend Kereta Api mendukung penuh langkah tersebut. Apalagi setelah mendengarkan Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, M. Pd mengekpose rencana pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Bengkulu–Sumsel (Muara Enim).  Di hadapan Dirjend Kereta Api Hermanto D, Bersama PT. Mandela Resource Partnership dan PT. BHI Investor Korea. “Masih ada beberapa persyaratan yang belum lengkap dan harus segera dilengkapi,” kata Dirjend Kereta Api Hermanto D saat memberikan masukan kepada Gubernur Bengkulu dalam pertemuan tersebut, Kamis (25/9).

Hermanto menyarankan segera membentuk tim di Pemprov Bengkulu, Pemda Muara Enim, Kemenhub KA dan dari pihak PT Mandala Resource serta Bappenaas untuk mempelajari dan mencari titik sentran yang pas. “Silakan dibentuk tim untuk melakukan kajian lebih lanjut,” katanya. 
 

Pihak Dirjend Kereta Api memberikan kesempatan tim yang dibentuk tersebut untuk sama-sama bekerja hingga akhir 2014 ini. “Silakan tim bekerja dulu sampai dengan akhir 2014 ini, sambil melengkapi bila ada dokumen yang kurang,” tambahnya.
 

Bila memang sudah mendapatkan hasil di lapangan saat tim sudah bekerja silakan laporkan kepada Dijend Kereta Api dan akan segera ditindak lanjuti. “Konsepnya silakan membangun namun yang sesuai aturan yang ada jadi silakan dikaji bersama dengan tim yang dibentuk dan bila sudah dan hasilnya silakan laporkan,” tegasnya.
 

Sementara itu Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, mengatakan selesai ekspose tersebut membuat pemerintah Provinsi Bengkulu semakin optimis akan keberhasilan Proyek tersebut. “Kita semakin yakin dengan hasil ekspose tadi lebih-lebih orang pusat sangat antusias,” jelas dia.
 

Hanya saja untuk tahap awal ini akan dibentuk tim untuk melakukan pendataan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan saran oleh pihak Dirjend KA tersebut. Proyek yang dinamakan pembangunan jalur Kereta Api Bengkulu-Muara Enim dan pelabuhan dengan model KPS. Dimana lingkup Proyek Jalur KA doubel track 230 KM, dan jalur truck hauling Bengkulu lahat sepanjang 200 KM.
 

“Saya berharap kepada masyarakat Bengkulu untuk sama-sama mendukung rencana besar tersebut dan saya akan terus berjuang untuk mewujudkan impian bersama tersebut, sehingga Provinsi Bengkulu dapat keluar dari keterisolasian dari provinsi lain seperti selama ini,” tutupnya. (hcr)

Cuma Satu Hotel di Bengkulu Taat Bayar Pajak

BENGKULU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu mengungkapkan, dari puluhan hotel yang berinvestasi di provinsi itu, hanya satu yang tertib membayar pajak. "Satu hotel besar, karena hotel itu sudah berskala internasional, sementara yang lain masih menunggak, kadang membayar, kadang tidak, dan ada juga yang mengeluh tidak sanggup membayar," kata Tim Auditor BPK Perwakilan Bengkulu, Marius Sirumapea kepada jurnalis saat memaparkan materi dalam acara workshop media di gedung BPK RI, Kamis (18/9). 

Ilustrasi Hotel Berbintang

Menurut dia lemahnya pengelolaan pajak hotel dan restoran di Provinsi Bengkulu, terutama Kota Bengkulu sebagai ibu kota provinsi, membuat pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak tidak maksimal. Bahkan cenderung belum memberikan kontribusi.

”Untuk PAD dari pajak hotel dan restoran di Kota Bengkulu, hanya berjumlah sekitar Rp 5 miliar pada 2012, padahal hotel dan usaha kuliner berkembang pesat,” jelas dia. 

Bahkan kontribusi pajak hotel dan restoran hanya sekitar 5 sampai 10 persen saja dari PAD Kota Bengkulu yang tercatat berkisar Rp 40 miliar per tahun, dan pada 2013 juga tidak jauh berbeda. 

“Harusnya dengan laju pertumbuhan yang pesat usaha hotel dan restoran juga akan memberikan dampak dan kontribusi positif kepada penghasilan daerah,” kata dia. 

Pernah dilakukan wawancara kepada pengelola hotel dan restoran dan mereka mengeluhkan mengenai pungutan pajak daerah tersebut. “Alasannya enggan membayar karena sedikitnya jumlah sewa hunian sedangkan mereka dibebani gaji karyawan,” kata dia. 

Seharusnya pemerintah daerah memberikan sosialisasi dan pengawasan terhadap pendapatan daerah dari sektor pajak. “Keengganan pengusaha membayar pajak disebabkan oleh ketidaktahuan pengusaha tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena yang membayar pajak tersebut adalah konsumen, bukan pengusaha. Mereka hanya meminta pajak 10 persen dari pelanggan atau penyewa,” jelas dia. 

BPK RI Perwakilan Bengkulu juga sudah memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk memberikan sosialisasi terhadap aturan yang berlaku dalam bidang usaha tersebut. Sehingga pengusaha hotel dan restoran di daerah itu tertib pajak.

 “Kami sudah sampaikan, coba tutup salah satu hotel yang mangkir untuk dijadikan contoh, karena pemerintah daerah memiliki hak untuk itu, mereka menjawab, iya. Namun sampai saat ini kami belum melihat masukan itu diaplikasikan di lapangan," jelasnya. 

Marius mengingatkan pemerintah daerah agar pendapatan daerah dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan aset dan pendapatan pajak daerah. "Kebutuhan sebesar Rp 600 miliar (Pemkot), sedangkan PAD hanya Rp 40 miliar, bagaimana jika anggaran dari pusat diputus, dengan apa kota ini akan hidup," tutup dia. (hcr)

Tiga Masalah Utama Pengelolaan Aset Daerah

BENGKULU – Tim Auditor BPK RI Perwakilan Bengkulu, Marius Sirumapea mengatakan ada tiga masalah utama dalam pengelolaan aset daerah. Ketiga masalah tersebut adalah kesalahan dalam pencatatan aset, lalu aset tercatat ganda dan yang ketiga adalah dicatat namun tidak lengkap. 

Selain itu adanya pula aset hibah belum didukung dengan berita acara, lalu aset yang dikuasai oleh pihak ketiga dan aset yang sedang bermasalah. 

“Tiga masalah utama tersebutlah yang mempengaruhi penilaian Opini wajar tanpa pengecualian,” ujar dia saat memaparkan materi tentang peningkatan kinerja pengelolaan daerah di Gedung BPK RI, Kamis (18/9). 

Tim Auditor BPK RI Perwakilan Bengkulu 

Rata-rata kabupaten kota yang belum mendapatkan WTP tersebut karena bermasalah dengan Aset daerah. Daerah tersebut belum bisa mengelola aset dengan baik. “Padahal salah satu item penilaian yang dilakukan dalam pelaporan adalah pengelolaan aset daerah,” ujar dia. 

Aset pemerintah daerah tersebut adalah berupa aset tetap yakni tanah, perlatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan kontruksi dalam pengerjaan. 

“Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan dapat diharapkan dan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah atau masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum,” kata dia. 

Sedangkan mengenai klasifikasi ada aset lancar diantaranya, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Lalu aset non lancar yang mencakup aset bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Yakni investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. 

Marius Sirumapea menyatakan sudah menjadi tugas BPK untuk ingatkan pemerintah agar aset yang dimiliki benar-benar diketahui sehingga saat pemeriksaan benar-benar ada asetnya. 

“Contoh aset Pemda Provinsi di Kepahiang yakni lahan SPP Kelobak, hal ini memungkinkan untuk dua kali tercatat, tercatat di Kepahiang dan tercatat di Pemda Provinsi,” ujarnya. 

Hal inilah yang membuat persoalan dalam pelaporan dan menjadi catatan BPK. Selain itu biasanya pemerintah daerah selalu membebankan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk mencatat asetnya. 

“Harusnya masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki catatan aset tersendiri, sebab bila dibebankan dengan DPKAD wajar kalau mereka banyak yang tidak tahu. Sebab mereka tidak bersentuhan langsung dengan aset tersebut,” tutupnya. (hcr) 

Nilai Aset Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten/Kota 

Nama Nilai Aset 

Provinsi Bengkulu 2.919.955.605.009; 

Kota Bengkulu    1.869.250.661.538; 

Bengkulu Utara    2.090.337.985.965; 

Bengkulu Selatan 1.173.520.395.449; 

Rejang Lebong 1.619.532.679.843; 

Kepahiang        1.545.905.277.152; 

Lebong          1.500.224.333.301; 

Mukomuko         1.342.012.079.108; 

Kaur            990.790.062.767; 

Bengkulu Tengah   846.756.481.736; 

Seluma          1.372.573.868.243;

Keterangan: Data BPK RI