Selangkah Lagi Rel KA Bengkulu-Sumsel Jadi Kenyataan

Ilustrasi Rel KA yang menghubungkan Bengkulu - Sumsel

BENGKULU – Selangkah lagi pembangunan rel kereta api (KA) Bengkulu-Sumsel akan terwujud. Pasalnya Dirjend Kereta Api mendukung penuh langkah tersebut. Apalagi setelah mendengarkan Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, M. Pd mengekpose rencana pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Bengkulu–Sumsel (Muara Enim).  Di hadapan Dirjend Kereta Api Hermanto D, Bersama PT. Mandela Resource Partnership dan PT. BHI Investor Korea. “Masih ada beberapa persyaratan yang belum lengkap dan harus segera dilengkapi,” kata Dirjend Kereta Api Hermanto D saat memberikan masukan kepada Gubernur Bengkulu dalam pertemuan tersebut, Kamis (25/9).

Hermanto menyarankan segera membentuk tim di Pemprov Bengkulu, Pemda Muara Enim, Kemenhub KA dan dari pihak PT Mandala Resource serta Bappenaas untuk mempelajari dan mencari titik sentran yang pas. “Silakan dibentuk tim untuk melakukan kajian lebih lanjut,” katanya. 
 

Pihak Dirjend Kereta Api memberikan kesempatan tim yang dibentuk tersebut untuk sama-sama bekerja hingga akhir 2014 ini. “Silakan tim bekerja dulu sampai dengan akhir 2014 ini, sambil melengkapi bila ada dokumen yang kurang,” tambahnya.
 

Bila memang sudah mendapatkan hasil di lapangan saat tim sudah bekerja silakan laporkan kepada Dijend Kereta Api dan akan segera ditindak lanjuti. “Konsepnya silakan membangun namun yang sesuai aturan yang ada jadi silakan dikaji bersama dengan tim yang dibentuk dan bila sudah dan hasilnya silakan laporkan,” tegasnya.
 

Sementara itu Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, mengatakan selesai ekspose tersebut membuat pemerintah Provinsi Bengkulu semakin optimis akan keberhasilan Proyek tersebut. “Kita semakin yakin dengan hasil ekspose tadi lebih-lebih orang pusat sangat antusias,” jelas dia.
 

Hanya saja untuk tahap awal ini akan dibentuk tim untuk melakukan pendataan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan saran oleh pihak Dirjend KA tersebut. Proyek yang dinamakan pembangunan jalur Kereta Api Bengkulu-Muara Enim dan pelabuhan dengan model KPS. Dimana lingkup Proyek Jalur KA doubel track 230 KM, dan jalur truck hauling Bengkulu lahat sepanjang 200 KM.
 

“Saya berharap kepada masyarakat Bengkulu untuk sama-sama mendukung rencana besar tersebut dan saya akan terus berjuang untuk mewujudkan impian bersama tersebut, sehingga Provinsi Bengkulu dapat keluar dari keterisolasian dari provinsi lain seperti selama ini,” tutupnya. (hcr)

Cuma Satu Hotel di Bengkulu Taat Bayar Pajak

BENGKULU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu mengungkapkan, dari puluhan hotel yang berinvestasi di provinsi itu, hanya satu yang tertib membayar pajak. "Satu hotel besar, karena hotel itu sudah berskala internasional, sementara yang lain masih menunggak, kadang membayar, kadang tidak, dan ada juga yang mengeluh tidak sanggup membayar," kata Tim Auditor BPK Perwakilan Bengkulu, Marius Sirumapea kepada jurnalis saat memaparkan materi dalam acara workshop media di gedung BPK RI, Kamis (18/9). 

Ilustrasi Hotel Berbintang

Menurut dia lemahnya pengelolaan pajak hotel dan restoran di Provinsi Bengkulu, terutama Kota Bengkulu sebagai ibu kota provinsi, membuat pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak tidak maksimal. Bahkan cenderung belum memberikan kontribusi.

”Untuk PAD dari pajak hotel dan restoran di Kota Bengkulu, hanya berjumlah sekitar Rp 5 miliar pada 2012, padahal hotel dan usaha kuliner berkembang pesat,” jelas dia. 

Bahkan kontribusi pajak hotel dan restoran hanya sekitar 5 sampai 10 persen saja dari PAD Kota Bengkulu yang tercatat berkisar Rp 40 miliar per tahun, dan pada 2013 juga tidak jauh berbeda. 

“Harusnya dengan laju pertumbuhan yang pesat usaha hotel dan restoran juga akan memberikan dampak dan kontribusi positif kepada penghasilan daerah,” kata dia. 

Pernah dilakukan wawancara kepada pengelola hotel dan restoran dan mereka mengeluhkan mengenai pungutan pajak daerah tersebut. “Alasannya enggan membayar karena sedikitnya jumlah sewa hunian sedangkan mereka dibebani gaji karyawan,” kata dia. 

Seharusnya pemerintah daerah memberikan sosialisasi dan pengawasan terhadap pendapatan daerah dari sektor pajak. “Keengganan pengusaha membayar pajak disebabkan oleh ketidaktahuan pengusaha tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena yang membayar pajak tersebut adalah konsumen, bukan pengusaha. Mereka hanya meminta pajak 10 persen dari pelanggan atau penyewa,” jelas dia. 

BPK RI Perwakilan Bengkulu juga sudah memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk memberikan sosialisasi terhadap aturan yang berlaku dalam bidang usaha tersebut. Sehingga pengusaha hotel dan restoran di daerah itu tertib pajak.

 “Kami sudah sampaikan, coba tutup salah satu hotel yang mangkir untuk dijadikan contoh, karena pemerintah daerah memiliki hak untuk itu, mereka menjawab, iya. Namun sampai saat ini kami belum melihat masukan itu diaplikasikan di lapangan," jelasnya. 

Marius mengingatkan pemerintah daerah agar pendapatan daerah dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan aset dan pendapatan pajak daerah. "Kebutuhan sebesar Rp 600 miliar (Pemkot), sedangkan PAD hanya Rp 40 miliar, bagaimana jika anggaran dari pusat diputus, dengan apa kota ini akan hidup," tutup dia. (hcr)

Tiga Masalah Utama Pengelolaan Aset Daerah

BENGKULU – Tim Auditor BPK RI Perwakilan Bengkulu, Marius Sirumapea mengatakan ada tiga masalah utama dalam pengelolaan aset daerah. Ketiga masalah tersebut adalah kesalahan dalam pencatatan aset, lalu aset tercatat ganda dan yang ketiga adalah dicatat namun tidak lengkap. 

Selain itu adanya pula aset hibah belum didukung dengan berita acara, lalu aset yang dikuasai oleh pihak ketiga dan aset yang sedang bermasalah. 

“Tiga masalah utama tersebutlah yang mempengaruhi penilaian Opini wajar tanpa pengecualian,” ujar dia saat memaparkan materi tentang peningkatan kinerja pengelolaan daerah di Gedung BPK RI, Kamis (18/9). 

Tim Auditor BPK RI Perwakilan Bengkulu 

Rata-rata kabupaten kota yang belum mendapatkan WTP tersebut karena bermasalah dengan Aset daerah. Daerah tersebut belum bisa mengelola aset dengan baik. “Padahal salah satu item penilaian yang dilakukan dalam pelaporan adalah pengelolaan aset daerah,” ujar dia. 

Aset pemerintah daerah tersebut adalah berupa aset tetap yakni tanah, perlatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan kontruksi dalam pengerjaan. 

“Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan dapat diharapkan dan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah atau masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum,” kata dia. 

Sedangkan mengenai klasifikasi ada aset lancar diantaranya, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Lalu aset non lancar yang mencakup aset bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Yakni investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. 

Marius Sirumapea menyatakan sudah menjadi tugas BPK untuk ingatkan pemerintah agar aset yang dimiliki benar-benar diketahui sehingga saat pemeriksaan benar-benar ada asetnya. 

“Contoh aset Pemda Provinsi di Kepahiang yakni lahan SPP Kelobak, hal ini memungkinkan untuk dua kali tercatat, tercatat di Kepahiang dan tercatat di Pemda Provinsi,” ujarnya. 

Hal inilah yang membuat persoalan dalam pelaporan dan menjadi catatan BPK. Selain itu biasanya pemerintah daerah selalu membebankan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk mencatat asetnya. 

“Harusnya masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki catatan aset tersendiri, sebab bila dibebankan dengan DPKAD wajar kalau mereka banyak yang tidak tahu. Sebab mereka tidak bersentuhan langsung dengan aset tersebut,” tutupnya. (hcr) 

Nilai Aset Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten/Kota 

Nama Nilai Aset 

Provinsi Bengkulu 2.919.955.605.009; 

Kota Bengkulu    1.869.250.661.538; 

Bengkulu Utara    2.090.337.985.965; 

Bengkulu Selatan 1.173.520.395.449; 

Rejang Lebong 1.619.532.679.843; 

Kepahiang        1.545.905.277.152; 

Lebong          1.500.224.333.301; 

Mukomuko         1.342.012.079.108; 

Kaur            990.790.062.767; 

Bengkulu Tengah   846.756.481.736; 

Seluma          1.372.573.868.243;

Keterangan: Data BPK RI 

Evakuasi Daerah Terpencil Luput Dari Perhatian

Add caption

BENGKULU - Dari hasil pelatihan persiapan operasi ala kodam II Sriwijaya untuk penangulangan bencan alam gempa bumi di Bengkulu. Selama dua hari tanggal 11-12 September 2014, ternyata ada yang luput dari perhatian yaitu simulasi evakuasi korban bencana gempa bumi di daerah terpencil seperti daerah Enggano. 

Danlanal Bengkulu Letkol Laut P Amrin Rosihan yang terlibat langsung dalam latihan dimana skenarionya dimainkan seolah-olah di Bengkulu terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,9 skala ricter, ada beberapa daerah yang cukup parah terkenan goncangan gempa bumi yaitu di Kelurahan Teluk Sepang, Sumber Jaya di Kelurahan Kampung Melayu, di kawasan Lempuing, Pasir Putih dan di Suprapto. Sedangkan di kabupaten lain seperti Benteng, Bengkulu Utara dan Muko-muko mayoritas daerah pesisir menjadi korban bencan alam, termasuk di Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur, ternyata ada yang terlupakan yaitu masyarakat yang tinggal di Pulau Enggano yang berjumlah sekitar 3000 orang lebih. “Kami angkatan laut siap melakukan evakuasi terhadap masyarakat di Enggano bila memang terjadi bencana, hanya saja saat ini terkendala oleh perahu, saat ini perahu yang ada lima unit perahu cepat, dari 12 jam dapat ditempuh menjadi lima jam,” ujar dia kepada jurnalis, Sabtu (13/9)

Memang benar tujuan dari pelatihan yang dilaksanakan untuk menguji kesiapan prajurit dibawah jajaran kodam II Sriwijaya. “Kami dari TNI AL juga dilibatkan, selama pelatihan pertahanan instansi dilaut memang tidak ditonjolkan dan inipun gempanya disimulasikan di daratan,” ujarnya. 

Seharunya TNI angkatan laut juga ditonjolkan sebab jika bandar udara tidak bisa dimafatkan jalan putus, maka satu-satunya adalah lewat isntansi laut. “Itu adalah tugas TNI AL,” ujar dia. 

Provinsi Bengkulu ini potensi terbesar terjadi gempa bumi berada di lautan dan yang menjadi korbanya adalah mayoritas masyarakat yang tinggal disekitar pesisir pantai termasuk warga Kota Bengkulu. "Gempa bumi di Bengkulu ini biasanya sumbernya berada di bawa laut, walaupun TNI AL kurang diperankan padahal instansi ke maritiman aset tidak banyak maka kesiapsiagana isntasi maritim tidak terujikan. Kami sendiri hanya ada lima kapal patroli kecil kapasitas normal 30 orang,,” ujar dia. 

Walapun ada KRI itu bisa didatangkan dari Jakarta dan TNI berharap pelatihan kedepannya bisa dilibatkan instansi laut, baik itu Basarnas, Angkatan laut, instansi maritim sehingga bisa berperan. “Buktinya di Aceh yang bisa memndatangi pulau-pulau kecil dan memandu kapal-kapal asing adalah angkatan laut, jadi kedepannya jangan sampai TNI AL dilupakan," tutupnya. (hcr)

Wapres Serahkan Penghargaan WTP Bengkulu

BENGKULU – Pemerintah RI kembali menganugerahkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pemerintah daerah yang dianggap baik dalam pengelolaan keuangannya. Penghargaan inipun juga diterima Pemprov Bengkulu.

Keberhasilan pemprov mempertahankan opini WTP hingga tiga kali berturut, 2011, 2012 dam 2013, membuat Bengkulu masuk nominasi untuk penghargaan WTP dari Kementerian Keuangan yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Boediono, Jumat (12/9), usai Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2014, di Jakarta.

Usai kegiatan, Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah, SAg, M.Pd di Bengkulu mengatakan, keberhasilan Bengkulu marih penghargaan tersebut wajib dipertahankan pada tahun berikutnya. Karena itu, direncakan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Bengkulu diikutkan kegiatan Pendidikan dan Latihan perihal penanganan aset, pengelolaan anggaran hingga ke laporan pertangggungjawaban. 

"Muara dari pelatihan tersebut adalah agar opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tetap dapat diraih oleh Pemprov Bengkulu,” ujar Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, M.Pd, 

Pendidikan dan Pelatihan tersebut, sudah menjadi janji dari Pemerintah Pusat bagi setiap daerah yang berhasil meraih WTP. "Biar kedepan pelaporan kita akan menjadi lebih baik lagi dan predikat WTP bisa tetap dipertahankan," tutup Junaidi. (hcr)

Sambutan Laksana Raja

Yang Tersisa dari Kunjungan Gubernur dan Danrem 041/Gamas ke Desa Bandar Agung RL

CHRISTOPHER-BENGKULU

----------------------

WAKTU menunjukkan pukul 08.10 WIB pada hari Sabtu (30/8). Gubernur H.Junaidi Hamsyah bersama Danrem Kol. Inf. Achmad Sudarsono, Asisten II Pemprov Ir. Edy Waluyo, kepala dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Drs. Misran Musa, PLT Kadis PU Provinsi Ir. Anwar Yasin, dan pejabat teras pemdaprov lainnya meninggalkan Gedung Daerah menuju dusun Bandar Agung untuk menutup acara TMMD Imbangan di Rejang Lebong. 

Gub dan Danrem diserbu warga untuk berjabat tangan

Perjalanan menuju lokasi tersebut bukanlah mulus laksana jalan di kota namun harus ditempuh dengan menggunakan kendaraan dobel gardan dan waktu cukup panjang. Banyaknya lubang jalanan dan sulitnya medan menjadi tantgangan tersendiri bagi tim yang ikut serta. 

Parahnya jalan dan tersebut terbukti dengan ada beberapa orang anggota rombongan harus mengeluarkan lontong yang sempat dimakan saatg sarapan di Gedung daerah. Lontong keluar lagi karena terombang ambing karena lubang jalananan yang menganga berisi air kubangan. 

Perjalanan baru terasa berat setelah melewati kabupaten Kepahiang, lalu melewati kebun teh kabawetan. Dimana perjalanan mendaki dan sempit harus dilalui oleh iring-iringan puluhan kendaraan rombongan Gubernur dan Danrem. 

Rasa letih, lelah seakan sirna setelah menyaksikan pemandangan yang indah di kanan dan kiri jalan hamparan nan hijau dari kejauhan. 

Pemandangan dengan latar belakang Gunung yang hijau dari kejauhan dan hamparan kebun kopi serta kebun sayur warga seolah menghilangkan semua penat, pusing, mual dan tajamnya bau mobil bercampur dengan bau keringat penumpang hilang lah sudah. 

Warga Bediri sambut Gubernur dan Danrem

Aspal yang mulai terkelupas dan batu-batu koral yang berserakan seolah menambah semarak goyangan kendaraan yang meliuk-liuk mencari posisi yang nyaman untuk tancap gas mengejar rombongan agar tidak terputus iring-iringan, karena kalau terputus berpotensi tersesat dan tidak sampai pada tujuan.  

“Kita memasuki daerah Wajib Goyang (WG),” kata Noca Almansyah, seorang jurnalis lokal yang ikut rombongan Gubernur untuk mempublikasikan momen penting bagi warga dusun Bandar Agung dan sekitarnya. 

Sebelum tiba di lokasi rombongan beristirahat di Desa Sinar Gunung di kecamatan Sidang Dataran. Dipilihnya lokasi tersebut untuk istirahat karena jaraknya yang tidak terlalu juah dengan lokasi acara namun jalurnya cukup berat. 

Jalan yang akan dilalui adalah jalan menurun dengan kemirinan sekitar 35 derajad dan harus melalui jembatan kayu yang licin, bila hujan mengguyur, laksana off road. 

Namun bagi warga yang tinggal di Kecamatan Sindang Beliti Ulu, jalan yang licin dan berlumpur tersebut bukanlah hambatan untuk tetap melintas, karena sudah dilakukan penyesuaian diri terhadap kondisi alam dan lingkungan. 

Dengan memodifikasi sepeda motor bebek menjadi motor yang dapat melalui medan berlumpur dengan mengkrempangi sedemikian rupa agar bila jatuh tingkat kerusakannya bisa diminimalisir. Warna sepeda motor krempang warga jelas sudah berubah menjadi kuning lumpur. 

Ban motorpun dipasang khusus untuk trek tanah, berlumpur dan licin itupun harus dipasang rantai agar dapat berjalan dikala hujan menguyur dan mengenangi air saat jalan menanjak dan menurun. 

Bahkan ban sepeda motor itu pun masih harus ditambah potongan rantai motor yang dibuat sedemikian rupa agar dapat dipasangkan pada ban motor tersebut agar trek licin dan berlumpur bisa dilalui. 

Disisi kanan jembatan terpampang tulisan kendaraan bermotor dilarang menggunakan rantai ban bila melewati jembatan ini. Larangan dipasang dipinggir jembatan  tersebut untuk megingatkan warga agar jembatan tersebut bisa bertahan lama. 

Disisi kanan dan kiri jalanan nan sempit berbaris rapi siswa SD berseragam pramuka sambil melambaikan tangannya mengarah ke iring-iringan kedaraan dinas pemerintah provinsi Bengkulu ini. 

Seolah menyambut sang raja, lambaian tangan siswa dan masyarakat mampu menghilangkan semua hal buruk tentang jalur yang ditempuh.

Begitu antusiasnya warga sehingga rela meliburkan diri dari rutinitas hariannya kekebun demi untuk menantikan kedatangan gubernur dan rombongan. 

Kehadiran pejabat sekelas Gubernur, Bupati dan Kepala Dinas ditengah masyarakat menjadi pemandangan yang langkah bagi warga desa. 

Bertemunya pejabat dan warganya tentu akan berdampak bagi pembangunan di desa Bandar Agung. Banyak hal yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada warga desa Bandar Agung ini. 

“Kami sangat senang jika ada pejabat yang mau berkunjung ke daerah kami, Cuma jangan hanya berkunjung saja, namun carikan solusi agar permasalahan yang kami hadapi dapat terselesaikan, misalnya listrik, jalan raya, fasilitas sekolah dan fasilitas kesehatan,” kata Salah seorang tokoh masyarakat dusun Bandar Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Padil (55).

Padil adalah orang yang menyumbangkan lahannya untuk dijadikan lokasi membangun sekolah dan musala di desa Bandar Agung tersebut. Oleh karena itu ketika ada kesempatan untuk bertemu langsung dengan pejabat tinggi Provinsi Bengkulu, tidak disiasiakan oleh Padil. 

Untuk sekedar menyampaikan keluh kesah warga dan kesempatan yang baik juga untuk diabadikan dengan jepretan kamera warga dan wartawan. 

Padil pun selalu mencari posisi yang terbaik dan berusaha selalu dekat  gubernur dan danrem agar dijadikan sebagai obyek jepretan kamera. Walaupun di usia 65 tahun namun secara kemampuan fisik masih kuat untuk naik turun tebing jalan dilingkunganya. 

Tokoh masyarakat yang  menggunakan seragam biru korpri ini semagat menceritakan keadaan desanya kepada sejumlah jurnalis. “Infrastruktur jalan menjadi kendala utama bagi kami, selain itu fasilitas penunjang pendidikan dan fasilitas kesehatan,” Kata dia.(**)

Surat Ruhaini untuk Gubernur

SEJAK tiga hari lalu, Ruhaini (35) dan sejumlah warga Desa Bandar Agung gelisah. Karena kabarnya ada Gubernur dan Bupati hendak berkunjung. Seluruh siap saji pun dipersiapkan. Termasuk secarik kertas yang akan ditumpahkan dengan kata-kata. Rupanya Ruhaini dan warga desa ingin menitip surat ke Bupati RL tentang kondisi sekolah mereka.

Keceriaan Siswa SD sambut Gubernur

CHRISTOPHER-BENGKULU

Hari itu, Sabtu (30/8/2014), ratusan anak-anak terlihat berjejer rapi di jalan masuk Desa Bandar Agung. Semuanya antusias menyambut iringan Gubernur Bengkulu H.Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd, Danrem 041/ Gamas Kol. Inf Achmad Sudarsono dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Hari itu, benar-benar menjadi hari yang istimewa bagi mereka.

Sama halnya dengan Ruhaini. Hari itu, perempuan desa tersebut sengaja telah memilih pakaian yang paling istimewa. Lengkap dengan jilbab putih polos dan baju stelan biasa berwarna merah hati, Ruhaini ikut berbaris menyambut kedatangan orang nomor satu di Bengkulu tersebut. 

Tak lupa, di pagi menjelang siang tersebut, Ruhaini sudah mempersiapkan diri dan menyelipkan kertas surat bersampul Airmail yang sudah di tulisnya beberapa hari lalu. Surat tersebut hendak dikirimkan kepada Bupati Rejang Lebong, Suherman, tentang kondisi desa dan sekolah anaknya.

Ada kegelisahan menahun yang dicurahkan dalam surat tersebut. Karena itu, ia bersama sembilan warga lainnya telah bersepakat untuk memberanikan diri menulis surat langsung dan akan memberikannya ke Bupati.

Waktu yang ditunggu pun tiba. Sebaris rombongan mobil berisikan pejabat, memasuki desa mereka. Jalan tanah dan riuh rendah anak-anak desa bersahut-sahutan menyambut kedatangan para petinggi.

Dengan langkah berani bercampur nekat, Ruhaini pun menghentikan iring-iringan kendaraan, sesaat hendak beranjak meninggalkan desa mereka. Namun sayang, orang yang ditunggu untuk menjadi penerima pesan tak hadir. Iringan kendaraan tak menyertakan Bupati. Hanya Gubernur, Danrem serta Wakil Bupati Rejang Lebong Syafewi, S.Pd, MM.

Namun terlanjur, Ruhaini tak menyurutkan langkah. Pesan surat itu terlampau penting untuk diabaikan. Ia pun memilih menyampaikannya ke Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah. “Silakan Bapak Gubernur baca surat kami pak,” ujarnya seraya menyerahkan surat tersebut.

Surat itu begitu sederhana namun memiliki pesan yang kuat. Ruhaini dan warga desa lainnya, cuma ingin anak-anak mereka mencicipi Upacara Bendera. 

Ya, cuma ingin ada upacara bendera. Dalam suratnya, Ruhaini bercerita bahwa anak-anak mereka yang kini bersekolah di SDN 06 Sindang Beliti Ulu tak pernah melakukan upacara bendera. Bahkan hingga di peringatan upacara kemerdekaan, 17 Agustus, tak pernah ada sekalipun upacara bendera di sekolah anaknya.(**)