Negara Rugi Rp 162,8 Triliun Akibat Bencana

BENGKULU - Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat kerawanan kebencanaan paling rawan. Tercatat, dalam rentang waktu sepuluh tahun, 2004 hingga 2014, kerugian negara akibat kebencanaan bahkan mencapai Rp 162,8 triliun.

Kerugian itu bahkan belum termasuk, biaya penanganan tanggap darurat yang menembus angka Rp 102 triliun selama kurun waktu tersebut. "Total kerugian itu baru secara material saja. Belum dihitung dari kerugian akibat korban jiwa. Karena itu, negara ini harus menekankan upaya mitigasi kebencanaan untuk menekan kerugian akibat kebencanaan," ujar Kasubdit Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas, Togu Pardede, di Bengkulu, Kamis (9/10/2014).

Tempat Berkumpul dari Bencana Gempa dan Tsunami

Dalam agenda Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) ke Sepuluh tersebut, Togu juga memastikan bahwa sebanyak 62 persen kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam kategori rawan bencana tingkat tinggi. Sementara sisanya, masuk dalam kategori sedang.

Karena itu, dibutuhkan kewaspadaan bersama untuk menghadapi kejadian kebencanaan yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Baik pemerintah daerah maupun masyarakat dibutuhkan partisipasi aktif untuk mempersiapkannya. 

"Bencana bukan untuk ditakuti bukan pula untuk diabaikan. Negara kita memang sudah lama hidup dalam garis kebencanaan, jadi suka tidak suka kita harus bersiap," ujar Togu.

Ilustrasi Keganasan Bencana Alam

Dibagian lain, rencana kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Bengkulu dalam pekan Penngurangan Resiko Bencana, pada 13 Oktober hingga 15 Oktober 2014, dipastikan batal. Agenda kepresidenan yang padat, membuat rencana kehadiran tersebut dibatalkan.

"Pak SBY belum bisa hadir ke Bengkulu, karena ada beberapa agenda yang harus diselesaikan. Nanti Kepala BNPB, pak  Syamsul Maarif yang akan meresmikan," singkat Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dody Ruswandi di Bengkulu.

Seperti diketahui, Bengkulu dinobatkan sebagai tuan rumah dalam agenda nasional tersebut. Sejumlah event seperti peresmian shelter tsunami, pameran kebencanaan dan simulasi kebencanaan akan digelar di Bengkulu. Diperkirakan kegiatan ini akan dihadiri sedikitnya 3.000 orang dari berbagai komunitas kebencanaan se Indonesia. (hcr)

196 Desa Rawan Resiko Bencana

Kendaraan ampibi milik BPBD Provinsi Bengkulu  

BENGKULU – Provinsi Bengkulu yang memiliki garis pantai yang terpanjang memiliki 196 Desa yang berada di ketinggian kurang dari lima meter dari Pantai. Desa-desa tersebut berada mulai dari Kabupaten Kaur sampai dengan Mukomuko. 

“Ada 196 Desa memiliki risiko yang paling tinggi bila terjadi gempa dan tsunami. Sehingga diperlukan pengetahuan khusus kepada masyarakat yang mendiami desa tersebut bila terjadi gempa dan tsunami untuk menyelamatkan diri,” kata Kepala BPBD Provinsi Bengkulu Ir. Kolendri kepada jurnalis usai menghadiri acara  Simposium pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) di Gedung LPMP, Kamis (9/10). 

Dijelaskan Kolendri, umumnya masyarakat di desa-desa rawan bencana tersebut sudah memiliki bekal pengetahuan yang baik terkait bencana Gempa. “Misalnya bila terjadi gempa disertai dengan potensi tsunami, warga sudah mengetahui jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri,” kata dia. 

Menurut dia, 196 desa tersebut terdapat di tujuh Kabupaten yang berbatasan langsung dengan laut lepas yakni samudra Hindia. Mengenai pengetahuan tentang kebencanaan gempa sudah didapatkan bahkan sudah diaplikasikan dalam kontruski bangunan yang diracang untuk tahan goyangan. “Ada istilahnya rumah bidai yang tahan terhadap gempa,” jelas dia. 

Namun rumah bidai yang dirancang untuk tahan goncangan tersebut belum tentu tahan terhadap terjangan air. Oleh karena itulah perlu penguatan–penguatan pengetahuan mengenai kebencanaan khususnya tsunami tersebut. Dalam simposium ini juga menghadirkan kalangan pengusaha khususnya pengusaha perumahan untuk juga menyesuaikan kontruksi bangunannya dengan ketahanan terhadap goncangan dan goyangan gempa. 

“Saya kira bila semua lini sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bencana khususnya gempa dan tsunami, maka ketika terjadi bencana harapannya risiko terjadinya korban bisa diminimalisir,” tutup dia. (hcr)