BENGKULU – Sudah menjadi rahasia umum setiap akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah anggaran dana bantuan sosial (Bansos) dan dana hibah meningkat drastis. Oleh karena itu juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengatakan ada kecenderungan peninggkatan penggunaan anggaran dana bansos untuk kepentingan politiknya, sehingga ada sangat berpotensi korupsi.
"Kecenderungan kepala daerah saat ini menggunakan danah bansos untuk kepentingan politiknya hal ini terbukti dengan tingginya anggaran bansos yang dialokasikan menjelang pemilihan kepala daerah pada 2015," kata dia kepada jurnalis saat memberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran dana agar tidak terjadi korupsi, beberapa waktu lalu.
Johan mengatakan KPK mengingatkan kepala daerah untuk menghindari pendistribusian bansos menjelang pilkada ini. "Kami mengingatkan untuk kepala daerah khususnya di Bengkulu untuk tidak menggunakan dana bansos untuk kepentingan politik karena berpotensi untuk terjadi tindakan korupsi," ujar dia.
Dana bansos di provinsi Bengkulu akan menjadi sorotan KPK mengingat akan ada sejumlah kabupaten/ kota yang akan menggelar pemilihan kepala daerah. "Bila tidak salah ada enam kabupaten dan satu provinsi yang akan menggelar pilkada oleh karena itu pengawasan penggunaan dana bansos akan kami lakukan secara ketat,” demikian Johan. (hcr)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar